Takluknya Kesultanan Barjarmasin pada Kompeni Belanda

Awal Mula Hubungan Kesultanan Banjarmasin dengan Belanda

Kesultanan Banjarmasin yang kaya akan hasil alam menarik pihak asing seperti: VOC, Inggris, dan Portugis. Salah satu komoditas yang saat itu populer dan dicari oleh bangsa Eropa adalah lada. Banjarmasin memiliki banyak sekali komoditas itu. Alhasil pada akhir abad ke 16, Portugis datang berdagang ke Banjarmasin,  kemudian VOC, selanjutnya disusul oleh Inggris. VOC adalah pihak yang paling tertarik dengan komoditas itu. Oleh karena itu VOC pergi ke Kesultanan Banjarmasin untuk memonopoli komoditas itu.

Kontak pertama terjadi dalam 1635, yg kemudian dilakukan sebuah perjanjian diantara keduanya dalam 4 September 1635 di Batavia. Perjanjian ini dilakukan karena ketakutan kesultanan Banjarmasin atas perluasan yang dilakukan sang Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung. Lewat perjanjian itulah VOC dapat mengatur seluruh aktivitas dalam perdagangan. Tidak hanya itu, VOC pula dapat ikut campur mengenai urusan dalam negeri kesultanan Banjarmasin.

Belanda  memonopoli lada, emas dan intan serta mengizinkan Belanda untuk mendirikan rumah dan perkantoran yang akan di sewa oleh Belanda dari pihak kesultanan. Imbalannya, VOC memberikan dukungan untuk sultan dalam mengahadapi serangan musuh. Dengan adanya privilege itu VOC  perlahan-lahan memperluas perkantorannya bahkan pada tahun 1756 VOC dapat mendirikan sebuah benteng Tatas di Banjarmasin. Hak monopoli serta hubungan antar keduanya terus berlanjut hingga VOC runtuh pada tahun 1779.

Pemerintah Hindia Belanda,  Penerus VOC yang Semakin Mengikis Kuasa Sultan

Setelah VOC runtuh, orang Belanda tidak serta merta hilang menurut bumi Nusantara. Kekuasaan VOC diteruskan sang pemerintah Belanda yg kemudian membentuk pemerintahan Hindia-Belanda.

Hubungan antara Belanda dan Kesultanan Banjarmasin juga berlanjut, namun kali ini Belanda bukan laginberbentuk kongsi dagang melainkan pemerintahan. Pemerintah Hindia-Belanda datang ke Banjarmasin pada 1826 dan telah membuat suatu perubahan yang besar di kesultanan Banjarmasin. Saat itu, kesultanan  sedang dipimpin oleh Sultan Adam Alwasih Billah yang memerintah dari tahun 1825-1857.

Pemerintahan dibawah Sultan Adam ini dipercaya lemah lantaran sosoknya dikenal mudah terpengaruh oleh permaisurinya. Belanda memanfaatkan momentum itu buat mengikat Sultan pada suatu perjanjian. Sultan Adam yg dinilai lemah menciptakan Belanda semakin gampang pada menguasai Banjarmasin. Hingga dalam akhirnya pemerintah Hindia-Belanda berhasil menyusun suatu perjanjian yang nantinya akan mengikat kesultanan Banjarmasin dibawah pemerintahan Belanda.

Di tanggal 4 mei 1826, terjadilah perjanjian itu. Pemerintah Hindia-Belanda berhasil membuat sultan Adam menandatangai perjanjian, sedangkan perwakilan Belanda yang menandatangainya adalah pejabat senior pemerintah Hindia-Belanda untuk karesidenan Zuid-en Oosterafdeeling van Borneo yang berkedudukan di Banjarmasin yakni Martinus Henricus Halewijn. Alasan pemerintah pemerintah Hindia mengikat kesultanan Banjarmasin pada perjanjian tahun 1826 ini karena pemerintah Hindia-Belanda berupaya untuk mempertegas dan memperkuat lagi hubungan-hubungan Belanda dengan kesultanan Banjarmasin.  Hal itu bukan berarti Belanda memperlakukan Kesultanan Banjarmasin sebagai kawan, justru Belanda berupaya memperluas daerah jajahannya di Nusantara termasuk pada daerah Kalimantan.

Dalam pasal-pasal perjanjian tadi, Belanda berupaya buat mengeksploitasi daerah-daerah jajahannya supaya menerima laba ekonomi yang besar bagi pemerintah Hindia-Belanda. Apalagi ketika perjanjian tersebut pada buat ekonomi pemerintah Hindia-Belanda nir dalam syarat yg stabil. Perjanjian ditahun 1826 ini mengakibatkan awal pemerintah Hindia-Belanda buat dapat menguasai wialayah-daerah kalimantan lainnya. Sebab karena adanya perjanjian ini menciptakan pemerintah Hindia- Belanda bisa menguasai wilayah lain pada Kalimantan yang salah satunya adalah daerah kesultanan Kutai pada Kalimantan timur.

Isi dari perjanjian 1826 ini sebagian besar sangat menguntungkan bagi pemerintah Hindia-Belanda mulai dari segi politik, ekonomi, maupun Budaya. Namun sangat berbanding terbalik bagi kesultanan Banjarmasin, sebab isi menurut perjanjian tersebut sangatlah merugikan, terlebih kekuasaan sultan semakin sempit karena pemerintah Hindia-Belanda yg memegang kekuasaan terbesar di Banjarmasin.

Setiap kebijakan yg sultan Banjarmasin kerjakan wajib mendapat biar berdasarkan pemerintah Hindia-Belanda. Belum lagi aturan bahwa sultan dan keluarganya dilarang untuk mengirim & menerima surat-surat juga utusan-utusan menurut orang-orang asing atau kerajaan lain tanpa persetujuan residen Belanda yg ada pada Banjarmasin.

Dalam perjanjian tahun 1826 ini terdapat 28 pasal yang mengatur kekuasaan Belanda atas kesultanan Banjarmasin. Pada pasal 1 berisi, “kontrak-kontrak lama yang telah di tandatangai oleh sultan terdahulu maupun pemerintah belanda terdahulu sudah tidak boleh dipakai lagi maka dipakilah perjanjian baru ini dan harus ditaati serta diikuti secara sungguh-sungguh tanpa adanya perubahan lagi didalamnya.”  Berdasarkan pada pasal 1 tersirat bahwa pemerintah Hindia-Belanda ingin lebih mempertegas kedudukannya atas kesultanan Banjarmasin daripada perjanjian sebelumnya,  serta membuat peraturan baru yang harus ditaati oleh kesultanan Banjarmasin.

Pada perjanjian ini pun Belanda mengatur tentang harga tanah-tanah di Banjarmasin yang telah dimiliki Belanda. Pada pasal 23 berbunyi,  “semua uang yang ditentukan gubenemen Belanda harus diterima juga di tanah banjarmasin dan orang-orang kerajaan dari kesultanan Banjarmasin serta tanah-tanah milik sultan harganya turut ditentukan oleh gubernemen Belanda”.  Hal ini berarti tanah-tanah milik sultan harus dijual kepada Belanda dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah Hindia-Belanda. Akibatnya tanah-tanah di Banjarmasin dapat dengan mudah menjadi milik pemerintah Hindia-Belanda. Bukan hanya tanah,  Belanda juga menginginkan monopoli dagang di Pelabuhan Banjarmasin.

Hal penting lainnya yg masih ada pada isi perjanjian tahun 1826 ini merupakan pemerintah Hindia-Belanda berhak mengangkat anggota keluarga kesultanan yg disukai sang pemerintah mereka sebagai putra mahkota dan mengangkat orang yg disenangi buat menjadi mangkubumi. Sebagai imbalan, pemerintah Hindia-Belanda akan melindungi sultan menurut musuh-musuh pada dalam juga diluar nusantara.

Dengan terikatnya kesultanan Banjarmasin pada perjanjaian tadi membuat kesultanan Banjarmasin resmi dibawah kekuasaan dari pemerintah Hindia-Belanda. Dimana kedudukan berada di bawah pemerintahan Zuid-en Ooster-kust van Borneo yang berkedudukan di Banjarmasin menggunakan MH Halenwijn menjadi penguasanya. Kesultanan Banjarmasin sudah tunduk sepenuhnya pada pemerintah kolonial.

Sumber:

Ahyat, Ita Syamtasiyah, Kesultanan Banjarmasin Pada Abad ke-19 : Ekspansi Pemerintah Hindia-Belanda pada Kalimantan, (Tangerang selatan, Serat Alam Media, 2012).

Arsip Nasional RI, Surat-surat perjanjian antara kesultanan Banjarmain dengan pemerintah-pemerintah VOC, Bataafse Republik, Inggeris dan Hindia-Belanda 1635-1860, (Jakarta, PN Eka Grafika, 1965).

0 Response to "Takluknya Kesultanan Barjarmasin pada Kompeni Belanda"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel