Krisis Multidimensional Di Penghujung Era Pemerintahan Orde Baru

Sebelum membicarakan krisis multidimensional ada baiknya kita mengetahui kondisi Ekonomi Indonesia sebelum terjadinya krisis tersebut. Sudah tentu kondisi ekonomi suatu bangsa akan begitu mempengaruhi aspek-aspek sosial dalam kehidupan masyarakat kebanyakan. Krisis apapun yang terjadi pada umumnya di berbagai dunia tidak lebih dari efek kondisi ekonomi yang krisis juga. Krisis ekonomi seolah-olah jadi pemicu munculnya krisis turunan yang berupa, krisis sosial, politik, keamanan.

Sebelum rezim Orde Baru tumbang dalam tahun 1998 akibat krisis multidimensional. Terjadi krisis ekonomi yg hebat pada tahun 1997 yg menerpa negara asia kebanyakan termasuk pada hal Indonesia pula terkena krisis ekonomi moneter tadi. Krisis moneter ini mula-mula melanda Thailand yang bermasalah dengan mata uangnya ?Baht? Yg nilainya jatuh terhadap dolar US.

Dimana pemerintah Thailand dalam waktu itu juga mengalami krisis devisa pula dan terlilit hutang juga. Akhirnya krisis ini menular hampir ke banyak negara Asia yg mengakibatkan mata uang negara asia berguguran jatuh nir bisa menahan krisis. Indonesia dalam hal ini galat satu negara Asia yang mengalami krisis terparah.

Ini disebabkan sang jeleknya rapikan kelola atau manajemen keuangan Indonesia. Krisis ini akhirnya berdampak dalam komponen moneter lain. Tingginya inflasi, turunnya nilai mata uang, turunnya pendapat kapita secara drastis, pertumbuhan ekonomi yg minus, dan bertambahnya angka kemiskinan secara drastis.

Adanya krisis ekonomi moneter tersebut melahirkan krisis-krisis baru bagi Indonesia. Secara umum ada tiga krisis yang muncul akibat permasalahan ekonomi. Krisis Politik, Krisis Sosial, dan Krisis Hukum. Kumpulan krisis inilah yang bisa disebut sebagai krisis multidimensional.

Krisis politik ini meliputi lingkungan kekuasaan. Presiden Soeharto dalam hal ini nir mendapatkan kepercayaan warga lagi buat merampungkan krisis-krisis yang terjadi dalam waktu itu. Stabilitas yang selama ini sebagai tameng status quo dianggap sebagai biang keladi represi politik dan ideologi.Lima Masyarakat pada waktu itu menginginkan kebebasan berpolitik & dibukanya kran kebebasan berserikat dan berkumpul.

Hukum yg seharus sebagai pengawas kekuasaan eksekutif, dalam hal ini presiden dan jajarannya malah berlaku menjadi pelayan kekuasaan eksekutif. Tentunya ini melanggar konstitusi UUD 1945 dan prinsip-prinsip kekuasaan trias politika yang mementingkan pembagian kekuasaan & saling melakukan koreksi kekuasaan.

Krisis Hukum yg terjadi dalam masa Orde Baru mampu dilihat banyaknya pelanggaran HAM yg terjadi selama masa Pemerintahan Orde Baru. Kasus yang seharusnya diungkapkan pada ranah pengadilan, hilang begitu saja. Padahal terhitung banyak masalah pelanggaran HAM berat yg terjadi dalam masa Orde Baru.

Kasus-masalah tadi bahkan hingga zaman reformasi sekarang tidak diusut secara tuntas & menjadi preseden buruk bagi upaya reformasi hukum. Ini menerangkan bahwasannya hukum masih berpihak dalam pihak yg berkuasa saja. Tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang mengedepankan prinsip egaliter(seluruh orang sama dimata hukum)

Krisis sosial mampu dikatakan merupakan krisis yg merusak tatanan kehidupan rakyat Indonesia. Krisis ini bahkan hampir menggiring Indonesia seperti negara-negara Balkan yang terpecah belah. Kehidupan bernegara terancam menuju disintegrasi dalam waktu itu. Ini disebabkan banyaknya konflik yg terjadi di warga yg membuat tatanan sosial yang dibangun menuju keambrukan. Proses Integrasi yg dipaksakan dalam masa Orde Baru, ternyata cenderung rapuh & tidak bertenaga pada masa akhir pemerintahan Orde Baru. Pada akhirnya pertarungan-konflik sosial rakyat berkaitan SARA memuncak pasca Orde Baru berakhir.

Sumber:

Politik Editorial Media Indonesia Analisis Tajuk Rencana 1998-2001

Bourbon

0 Response to "Krisis Multidimensional Di Penghujung Era Pemerintahan Orde Baru"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel