Kaum Moderat Indonesia : Petisi Soetardjo untuk Indonesia Ber-Parlemen

Ilustrasi : Sidang Volksraad

Petisi ini diajukan karena makin meningkatnya parameter ketidak puasan rakyat terhadap pemerintahan akibat kebijaksanaan politik yang dijalankan Gubernur Jenderal De Jonge. Petisi ini ditandatangani juga oleh I.J Kasimo,G.S.S.J Ratulangi, Datuk Tumenggung, dan Ko Kwat Tiong

Isi petisi adalah permohonan supaya diselenggarakan "suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan negeri Belanda dengan kedudukan dan hak yang sama ". Tujuannya adalah" untuk menyusun suatu rencana pemberian kepada indonesia suatu pemerintahan yang berdiri sendiri (otonom) dalam batas Undang-undang Dasar kerajaan belanda laksanaannya akan berangsur-angsur dijalankan dalam waktu sepuluh tahun atau dalam waktu yang akan ditetapkan oleh sidang permusyawarahan ". Usul yang dianggap menyimpang dari cita-cita kalangan pergerakan yang mengambil jalan yang radikal dan konservatif, petisi ini mendapat reaksi, baik dari pihak Indonesia maupun pihak Belanda.

Pers Belanda, sepertiPreanger Bode , Java Bode, Bataviaasch Nieuwsblad, menuduh usul petisi sebagai suatu: "Permainan yang berbahaya ", revolusioner belum waktunya dan tidak sesuai dengan keadaan.

Golongan reaksioner Belanda, seperti Vaderlandsche Club  berpendapat Indonesia belum matang untuk berdiri sendiri dengan keadaanya yang masih rentan dan rapuh untuk menjankan pemerintahan yang otonom. Tetapi ada juga orang-orang Belanda dari kalangan pemerintah yang menyetujui petisi, dengan mengirim surat kepada Soetardjo. Pihak pemerintah Hindia-Belanda sendiri menyatakan bahwa pemerintah memang mempunyai maksud untuk selalu meningkatkan perananan rakyat dalam mengendalikan pemerintahan sampai rakyat Indonesia sanggup untuk mengurus segala sesuatunya. Dari pihak Indonesia baik di dalam maupun di luar Volksraad reaksi terhadap usul petisi juga bermacam-macam.

Beberapa anggota Volksraad berpendapat bahwa usul petisi kurang jelas, kurang lengkap dan tidak mempunyai kekuatan. Pers Indonesia seperti “Surat Kabar Pemandangan, Tjahaja Timoer, Pelita Andalas, Pewarta Deli, Majalah Soeara Katholiek  menyokong usul petisi. Oleh karena itu usul petisi dengari cepat tersebar luas di kalangan rakyat dan sebelum sidang Volksraad membicarakan secara khusus, kebanyakan pers Indonesia menyokong usul ini.

MenurutHarian Pemandangan saat usul ini dimajukan sangat terlambat, yaitu saat akan digantikannya Gubernur Jenderal De Jonge oleh Gubernur Jenderal Tjarda. Pada sidang Volksraad. Kemudian diputuskan untuk membicarakan usul petisi tersebut dalam sidang khusus tanggal 17 September 1936.

Pada tanggal 29 September 1936 selesai sidang perdebatan, diadakanlah pemungutan suara dimana petisi disetujui oleh Volksraad dengan perbandingan suara 26 suara setuju lawan 20 suara menolak. Dan pada tanggal1 Oktober 1936 petisi yang telah menjadi petisi Volksraad itu dikirim kepada Ratu, Staten-Generaal, dan Menteri Koloni di negeri Belanda.

Mas Sutardjo Kertohadikusumo

Sementara menunggu keputusan diterima atau tidak usul petisi tersebut maka untuk memperkuat dan memperjelas maksud petisi, pada persidangan Volksraad Juli 1937 Soetardjo  kembali mengajukan usul rencana Indonesia menuju " Indonesia berdiri sendiri ".

Rencana tersebut dibagi pada 2 termin, masing-masing untuk lima tahun. Atas usul tadi wakil pemerintah Hindia Belanda pada sidang Volksraad menjawab bahwa pemerintah juga mempunyai perhatian ke arah pemugaran pemerintahan Indonesia, namun karena usul itu amat luas sekali maka solusinya berada pada tangan pemerintah di negeri Belanda dan Staten General.

Petisi ini kembali banyak menimbulkan tanggapan dari organisasi-organisasi gerakan rakyat seperti: Perhimpunan Indonesia (PI),Roekoen Pelajar Indonesia (Roepi), Gerakan Rakjat Indonesia (GERINDO), Perkumpulan Katholik  Indonesia (PPKI), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII),PNI dan sebagainya.

Pada persidangan Volksraad bulan Juli 1938, Gubernur Jenderal Tardja  secara samar-samar telah membayangkan bahwa petisi akan ditolak. Laporan Gubernur Jenderal kepada menteri jajahan (berdasarkan laporan-laporan antara lain dari Raad van Nederland-Indie , Adviseur voor Inlahdse Zaken, Directeur van Onderwijs en Eredienst) , telah menyarankan supaya petisi ditolak dengan alasan isi kurang jelas.

Juga mengingat ketidakpastian akan kejadian-kejadian di masa yang akan datang ini, maka nir dapatlah disetujui cita-cita buat mengadakan konfrensi buat menyusun planning bagi masa yg akan datang. Akhirnya dia menyarankan bahwa izin bagaimanapun petisi harus ditolak sehingga perubahan secara prinsip bagi kadudukan Indonesia & mengadakan konfrensi itu nir perlu diadakan.

Ratu Wilhemina (1880-1962)

Akhirnya dengan keputusan Kerajaan Belanda No. 40 tanggal 14 November, petisi yang diajukan atas nama Volksraad ditolak oleh Ratu Wihelmina . Alasan penolakannya antara lain ialah: "Bahwa bangsa Indonesia belum matang untuk memikul tanggung jawab memerintah diri sendiri".

Sutarjo Suryo hadikusumo  ( Wakil Persatuan Pegawai Bestuur) dalam Volksraad ( dewan rakyat ) pada tanggal 15 Juli 1936 mengajukan usul yang kemudian dikenal dengan nama Petisi Sutarjo. Petisi tersebut berisi permintaan kepada pemerintah Belanda agar diselenggarakan musyawarah antara wakil Belanda dan wakil rakyat Indonesia untuk suatu perubahan dalam waktu 10 tahun mendatang dengan memberikan status otonomi kepada rakyat indonesia dalam lingkungan kerajaan Belanda.

Sebelum Indonesia dapat berdiri-sendiri Sutarjo mengusulkan langkah-langkah :

1. Volksraad dijadikan parlemen sesungguhnya.

2. Direktur Departemen diberikan tanggung jawab.

3. Dibentuk dewan Kerajaan (Rijksraat ) sebagai badan tertinggi antara Belanda  dan Indonesia yang  anggota-anggotanya merupakan wakil-keduabelah pihak.

4. Penduduk Indonesia adalah orang-orang yang karena kelahirannya  asal-usul,cita-cita nya memihak    Indonesia

Menanggapi Petisi Sutarjo ini pemerintah Hindia Belanda membentuk Komisi Visman  yang diberi tugas untuk menggali aspirasi dan keinginan rakyat Indonesia ke depannya. Pada hakekatnya komisi Visman hanya digunakan untuk memuaskan rakyat Indonesia mengenai keberadaannya di kemudian hari dan tidak sungguh-sungguh memihak pada rakyat . Komisi Visman tidak menghasilkan apa-apa dan tidak merubah keadaan Indonesia

Langkah-langkah baru pada pergerakan nasional perlu dilakukan lantaran terjadinya perubahan situasi. Gerakan-gerakan nonkoperatif jelas nir mendapat jalan, dan sine qua non dibawah persetujuan pemerintah Hindia Belanda dan Kerajaan Belanda. Oleh karena itu, terdapat jalan buat meneruskan perjuangan lewat dewan masyarakat. Partai-partai politik terdapat konvensi buat melakukan aksi beserta, sehingga timbul apa yg dikenal menjadi petisi Sutarjo pada lepas 15 Juli 1936.

Sutarjo mengajukan usul kepada pemerintah Hindia Belanda agar diadakan konferensi kerajaan Belanda yg membahas status politik Hindia Belanda. Ia menginginkan kejelasan status politik Hindia Belanda dalam 10 tahun mendatang yang berupa status swatantra, meskipun terdapat pada batas pasal 1 Undang-undang Dasar kerajaan Belanda. Hal ini dimaksudkan agar tercapai kolaborasi yg mendorong rakyat buat memajukan negerinya dengan planning yg mantap dalam menentukan kebijakan politik, ekonomi dan sosial. Jelas bahwa petisi ini bersifat moderat dan kooperatif melalui cara-cara yang sah dalam Dewan Rakyat.

Petisi yg ditandatangani I.J. Kasimo, Ratulangi, Datuk Tumenggung dan Kwo Kwat Tiong bisa dicermati menjadi upaya buat keluar menurut jalan sempit yang dilalui para nasionalis. Berbagai pihak menaruh kritik. Sebagian mengungkapkan bahwa penganjur petisi itu tidak ada bedanya menggunakan peminta-peminta yg minta dikasihani, sedangkan yang lain mengatakan petisi itu mengurangi perjuangan swatantra. Pada umumnya pihak Belanda menolak petisi itu mengurangi perjuangan otonomi. Pada umumnya pihak Belanda menolak petisi itu & Vaderlandse Club (VC) menganggap hal itu terlalu prematur. Partai Kristen, Partai Katolik, & kaum Indo berpandangan bahwa petisi tersebut diajukan dalam waktu yang nir sempurna, karena masalah-perkara lain yg lebih akbar & sedang dihadapi.

Meskipun dalam Dewan Rakyat lebih poly menyetujui petisi itu, namun pemerintah menduga masih terlalu prematur dan otonomi yg diusulkan dianggap rancu. Dengan istilah lain, pemerintah nir menginginkan adanya perubahan yg dianggap membuka peluang yg mengancam runtuhnya bangunan kolonial.

Makin majunya tuntutan para nasionalis moderat membuktikan runtuhnya politik etis yang selalu didambakan, karena pemerintah masih memegang kuat paternalismenya dan tidak berniat baik dalam memberikan kebebasan hakiki, sehingga dapat diramalkan bahwa petisi sutarjo itu tidak akan berhasil. Para nasionalis sendiri menganggap bahwa petisi harus disebarluaskan ke tengah masyarakat. Pada tahun 1938 banyak diselenggarakan rapat untuk mendukung petisi itu. Rapat-rapat itu merupakan suatu usaha gigih yang dilakukan para nasionalis waktu itu salah satu runtut dari petisi ini adalah di bentuknya Gabungan Politik Indonesia (GAPI)  adalah suatu organisasi payung dari partai-partai dan organisasi-organisasi politik. GAPI berdiri pada tanggal21 Mei1939 di dalam rapat pendirian organisasi nasional di Jakarta dengan tuntuta "Indonesia Berparlemen " .

Sumber : Pengantar Sejarah Indonesia,Sartono Kartodirjo

Editor : Imam Maulana Al Fatih

Bourbon

0 Response to "Kaum Moderat Indonesia : Petisi Soetardjo untuk Indonesia Ber-Parlemen"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel